tembakau
-
Bisnis
Dirjen Bea dan juga Cukai nilai rokok polos memiliki kemungkinan sulitkan pengawasan
DKI Jakarta – Direktur Jenderal Bea serta Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menafsirkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek berisiko menyulitkan…
Read More » -
Nasional
Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 lalu RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
JAKARTA – Rencana Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan barang tembakau dan juga rokok elektronik sedang dibahas Kementerian Kesejahteraan…
Read More » -
Nasional
pemerintahan Terbitkan PP 28/2024 Direspons Asosiasi Petani Tembakau
JAKARTA – otoritas menerbitkan Peraturan otoritas (PP) 28/2024 kemudian adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) sebagai aturan turunan. Hal ini…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Sistem Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritisi wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Barang Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan dia terkait proses penyusunan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos juga Pakai Warna Terjelek di area Global Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Barang Tembakau serta…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Kesejahteraan yang dimaksud Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan eksekutif (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More »
