JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengadakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan pada Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih banyak di format ideal hubungan bidang yang berkeadilan di dalam Indonesia, teristimewa di konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang dimaksud Wakil Ketua Area Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Sektor Bisnis dan juga Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digunakan dianggap tak adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di area garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan di tempat Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang tersebut adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang tersebut terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan juga mencari solusi bersatu terkait kesulitan hubungan industrial dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif pada upaya mewujudkan hubungan sektor yang dimaksud lebih banyak adil kemudian seimbang di dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan sektor yang tersebut dirasakan oleh berbagai pekerja di dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang mana sanggup menjamin bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk memverifikasi bahwa ucapan pekerja didengar kemudian hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi pada mana pekerja tiada hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang dimaksud berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, sektor ekonomi yang mana kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang mana sehat, pada mana bukan ada pihak yang merasa dirugikan.
