JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengumumkan terjadi berbagai ketidakpuasan pada beberapa orang tempat Hal ini akibat putusnya aspirasi publik terhadap calon kepala wilayah yang digunakan forward pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan kemudian hegemoni pengurus pusat partai kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di Ibukota ada Anies Baswedan kemudian Ahok. Kok yang dimaksud dicalonkan lain. Nah, itu yang dimaksud menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Hari Minggu (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara secara langsung oleh penduduk juga mengakibatkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya aksi mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang tersebut masyarakatnya menolak peluncuran calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya pada Pusat Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, juga beberapa tempat lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menyebabkan ucapan kosong, kotak kosong, atau pergerakan tiada memilih calon tunggal menjadi wacana yang dimaksud dibahas di tempat ruang publik.
“Pembahasan blank vote, pernyataan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan lantaran ini perihal formalisasi ekspresi urusan politik yang tersebut berbeda bahwa tiada semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang mana ada di dalam kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi melawan sentralisasi pencalonan kepala kemudian delegasi kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai pada daerah, tidak seperti ketika ini yang tersebut terpusat di area DPP.
