JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi menegaskan, komitmen pemerintah menggerakkan percepatan perubahan digital yang digunakan selaras dengan pembangunan di dalam wilayah . Sejumlah dasar hukum telah terjadi diterbitkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.
Hal ini disampaikan Dirjen Teguh Setyabudi pada acara Peluncuran Hasil Pengukuran Ukuran Komunitas Digital Indonesia (IMDI) 2024, di dalam Jakarta, Selasa 10 September 2024.
Dirjen Teguh menekankan, penyelenggaraan wilayah adalah bagian integral dari pengerjaan nasional. Upaya yang dimaksud dilaksanakan tidak ada hanya sekali bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat serta memperluas lapangan kerja, tetapi juga memperbaiki akses kemudian kualitas pelayanan umum melalui adopsi teknologi digital.
“Transformasi digital diharapkan mempercepat peningkatan tata kelola pelayanan rakyat juga menguatkan dunia usaha digital di dalam tingkat lokal,” kata Dirjen Teguh pada keterangannya, Rabu (11/9/2024).
Mantan Dirjen Bina Pembangunan Daerah ini menjelaskan, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemangku kepentingan seperti sektor swasta juga masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan percepatan perubahan digital ini.
“Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, menjadi kunci sukses di mewujudkan visi perubahan struktural digital yang komprehensif,” ucap Teguh.
Teguh memaparkan, pencapaian penting IMDI 2024, yang mana mencatatkan Angka SPBE pada tingkat tempat mencapai 2,70 yang tersebut masuk di kategori “Baik”.
Namun ia menekankan, masih banyak pekerjaan yang mana harus dijalankan untuk memperluas literasi digital juga melakukan konfirmasi seluruh warga dapat mengakses layanan digital dengan mudah.
“Nilai IMDI 43,18 persen adalah langkah maju, namun kita harus lebih tinggi berambisi di meningkatkan infrastruktur dan juga keterampilan digital pada semua wilayah,” ungkapnya.
