Febry Silaban
Mantan Wartawan
AKHIR-akhir ini, ungkapan dari individu orator serta filsuf Romawi semakin berbagai dikutipkan jadi unsur obrolan di tempat grup WhatsApp, keluarga, organisasi, arisan, hingga ke warung-warung kopi di area pelosok desa.
Nama filsuf itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM). Dia bilang, “Hostis aut amicus non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum”. Tidak ada kawan atau kawan yang dimaksud abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.
Ribuan tahun berikutnya, PM Inggris Henry Palmerstone (1784-1865) mengutip dan juga menegaskan ungkapan filsuf itu lagi. Pada tanggal 1 Maret 1848, pada hadapan Parlemen, Palmerstone mengatakan: “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual….” Kita tidak ada miliki sekutu abadi, serta kita tidak ada miliki musuh abadi. Kepentingan kita adalah abadi serta kekal….
Obrolan di tempat grup WhatsApp kemudian warung kopi itu makin padat akibat munculnya pasangan cagub, cawagub, cawalkot, cawawalkot, cabup, juga cawabup yang akan berlaga pada pemilihan kepala daerah Serentak 2024. Ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang berapi-api membela jagoannya, ada yang berapi-api juga mencela lawannya, ada yang mana cuma membagi-bagikan “link” berita atau artikel orang lain (mungkin tujuannya memanas-manasi), tapi yang mana paling banyak itu yang diam-diam saja.
Enggak tahu, apakah oleh sebab itu paham, apatis, atau mungkin saja bingung ya. Kok sanggup si itu ke sini, ya? Kok bisa jadi yang dimaksud itu enggak jadi diusung, ya? Kok mampu partai itu balik membantu lawannya dulu, ya?
Politik memang sebenarnya membingungkan. Sebab, urusan politik memiliki logika sendiri. Maka di kebijakan pemerintah tak ada kawan dan juga lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Dari sebab itu, tidaklah mengherankan orang kadang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah itu kotor. Politik itu dunia yang digunakan tidaklah jujur, penuh tipu daya, kemudian permainan licik, dan juga taktik palsu.
Tadinya saya pikir, partai kebijakan pemerintah mengambil putusan memilih jagoan calon pilkada ini dengan prinsip terkenal Latin “minus malum”, atau “yang paling sedikit buruknya pada antara yang mana buruk-buruk”. Ternyata pilihannya malah “maior malum”, atau “yang keburukannya sedikit lebih tinggi berbagai dalam antara berbagai (orang) yang mana buruk-buruk”.
Saya jadi ingat pada diktum yang digunakan konon katanya dari Romo Franz Magnis Suseno, S.J., “Pemilu tidak untuk memilih yang digunakan terbaik, tapi untuk menjaga dari yang tersebut terburuk berkuasa.” Kata-kata ini selalu dimunculkan setiap pilpres lalu pilkada. Pilihlah yang mana kadar keburukannya lebih tinggi sedikit, begitu kira-kira maknanya. Mirip dengan “minus malum” tadi.
Pilkada untuk mengurangi yang mana terburuk berkuasa terdengar sangat tendensius. Seakan-akan hanya saja sebuah tujuan minimal saja. Pragmatis minimalis. pemilihan raya seharusnya memilih yang dimaksud terbaik di area antara yang digunakan baik-baik. Tapi mungkinkah itu terjadi? Justru itu yang tersebut harus kita tuju.
