JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang dimaksud diusul untuk ditambahkan di dalam tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang dimaksud disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada waktu rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap memperlihatkan pada nomor Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang benar anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick di rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran tidak ada disetujui, DPR justru mempertahankan nomor melawan target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di dalam tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, mungkin saja ini bagian dari cobaan buat kami dalam BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang digunakan dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang dimaksud disetor perusahaan terhadap negara di dalam 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun di area 2024, kemudian ditargetkan bisa saja menyentuh Rp90 triliun di dalam 2025.
Sementara itu, Erick menyampaikan pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2025 sangat rendah jikalau dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu ia mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk menyokong kerja Kementerian BUMN pada 2025.
