JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) ketika ini yang tersebut dinilai penuh dengan konflik juga kekacauan.
Kondisi ini tidak ada lepas dari hasil Muktamar NU di area Lampung yang digunakan dijalankan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang disebutkan dipenuhi rekayasa yang mana berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang mana dilakukan di tempat hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, di tempat antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU serta mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat urusan politik A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, dan juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota Indonesia 1965.
“Kisruh yang tersebut kita saksikan pada tubuh NU pada waktu ini adalah komoditas dari Muktamar Lampung yang digunakan penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar apabila NU saat ini penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU dan juga hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang dimaksud disusun secara resmi oleh Tim 5 lalu Tim 9 yang mana bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di kebijakan pemerintah kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya tetap memperlihatkan di koridor yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang dimaksud dinilai telah lama melenceng dari khittah yang mana seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada saat ini tampak tidaklah fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi berbagai terkuras oleh isu-isu urusan politik yang seharusnya dapat dihindari,” kata Dr. Hikam.
