Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho dalam pemilihan kepala daerah

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, memandang kampanye dengan media baliho untuk pemilihan kepala tempat (Pilkada) 2024 masih tergolong paling efektif, meskipun sekarang telah era digital.

Dia mengutarakan hal itu pada saat disinggung perihal rencana KPU Bali menghasilkan kesepakatan kampanye pemilihan kepala daerah 2024 tanpa baliho.

“Jadi sarannya sangat positif juga kami mengupayakan itu, cuma untuk ketika ini situasinya yang mana paling efektif itu menggunakan baliho, mungkin saja perlahan seiring dengan perkembangan zaman,” kata beliau di dalam Denpasar pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Adi Susanto menganggap sosialisasi calon-calon kepala area paling bagus menggunakan baliho, lantaran tidak ada semua khalayak berpartisipasi menggunakan media sosial. DPW PSI Bali, kata dia, juga belum mengimbau konstituen kemudian kadernya menghentikan pengaplikasian baliho.

Namun, apabila ke depan kesepakatan yang digunakan diajukan KPU Bali disepakati seluruh partai politik, maka beliau turut setuju.

“Kalau memang benar sudah ada dibuatkan aturan, tentu kami akan patuhi. Kami masih setuju kemudian mengupayakan untuk menghurangi pemanfaatan plastik, dikarenakan baliho juga komponen dasarnya plastik yang tersebut memang sebenarnya mengurainya memakan waktu yang digunakan lama,” ujar Adi Susanto.

Sebagai partai kebijakan pemerintah yang dimaksud identik dengan anak muda, menurutnya pemakaian media sosial juga patut didukung. Partai urusan politik yang dimaksud dipimpin Kaesang Pangarep yang dimaksud juga selama ini sudah ada berpartisipasi dalam dunia maya.

“Kami bukan berbicara menguntungkan apa tidak, tapi apakah bermanfaat untuk lingkungan. Kalau memang sebenarnya bermanfaat besar untuk lingkungan kita, kenapa tidak ada mendukung? Kami akan sangat membantu lantaran punya tim media juga,” kata dia.

Dia memaparkan pihaknya juga terlibat menggunakan media sosial. “Cuma memang sebenarnya lantaran media sosial sejumlah digunakan ke kota Denpasar saja, tapi bukan dengan kabupaten/kota yang mana berjauhan dari kota. Itulah kenapa alasannya masih menggunakan cara konvensional dengan memasang baliho,” ujarnya.

KPU Ingin pemilihan kepala daerah Tanpa Baliho Dimulai dari Denpasar serta Badung

Sebelumnya, KPU Bali menghadirkan partai kebijakan pemerintah bukan menggunakan alat peraga kampanye sebagai baliho yang dimaksud merusak lingkungan juga pemandangan di jalan di pemilihan gubernur 2024. Hal itu disampaikan Lidartawan ketika peluncuran maskot kemudian jingle pemilihan kepala daerah Bali 2024 di dalam Denpasar pada Jumat, 5 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Lidartawan menyatakan pihaknya sudah ada kewalahan dengan baliho.

• 1
• 2
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada