JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang digunakan menjadi sorotan terkait inovasi yang mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 sudah mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan untuk partai kebijakan pemerintah pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang dimaksud kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah melakukan konfirmasi tiada ada rencana inovasi UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah mempunyai niat yang baik. Salah satunya bersepakat jikalau UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya inovasi apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tak ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk mengenai MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap memperlihatkan sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
