JAKARTA – Menteri Hukum juga HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan telah melakukan penandatanganan hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang digunakan dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman tentang ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau bukan salah saya sudah ada tanda tangani,” kata Supratman di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham bukan sanggup terlibat campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami tiada ada hak, bukan mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengungkapkan beberapa parpol yang digunakan sudah pernah melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada ada yang tersebut ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, beberapa orang fungsionaris DPP PKB berencana menyelenggarakan muktamar tandingan di tempat Jakarta. Rencana Muktamar itu diadakan lantaran Muktamar VI PKB dalam Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain menyatakan Muktamar PKB di tempat Bali diadakan secara tertutup juga menyalahi prinsip kaidah demokrasi dan juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, serta wisatawan di tempat seluruh Bali,” ujar Malik pada keterangan tertulisnya dikutip, Hari Minggu (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang mana dilakukan pada Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tak demokratis, juga semata-mata meneguhkan kepentingan syahwat urusan politik Cak Imin.
“Mempertimbangkan langkah kelompok panel dan juga seruan PBNU untuk tiada menyelenggarakan Muktamar di dalam Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 pada Jakarta,” katanya.
