JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power juga gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji sanggup dengan segera berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu sudah ada menjadi materi, biar nanti pansus yang mana akan mengungkapkan. Benar atau tidak ada itu tidak ranah kita,” kata Menag Yaqut di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak permasalahan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji untuk publik, tidak semata-mata terhadap Pansus Haji DPR.
“Kami dalam Kemenag, pemerintah ini juga tidaklah ingin ada yang dimaksud main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat tempat saya, di area Kemenag yang digunakan terlibat, ya ayo kita perbuatan bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya pada fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses di dalam Pansus Haji DPR bisa saja berjalan objektif serta adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya bisa jadi menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan juga perspektif terhadap masyarakat, khususnya para jemaah kemudian calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, mereka juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan juga Siskopatuh bukan berjalan real-time.
