JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Sektor Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha melakukan konfirmasi bukan akan mencabut BBM subsidi di dalam masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Sinkronisasi Infrastruktur serta Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang tambahan besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang digunakan tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur di tempat masyarakat.
“Kita tidaklah ada naikan tarif BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang digunakan membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, otoritas akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi bukan berdampak pada biaya jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk menyembunyikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan nilai BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM lalu dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak ada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh rakyat kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang mana tambahan besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih lanjut banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang dimaksud seharusnya dinikmati oleh warga yang mana ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang dimaksud lebih besar kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
