JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman serta Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog mampu menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan pasti dari anggaran yang mana ditekan tersebut.
“Sekarang anda bukan tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang mana dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Wisata kemudian Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu sanggup menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang tersedia dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang telah melakukan registrasi di dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan sektor berdasarkan jumlah keseluruhan item yang tersebut terdaftar di area e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu bidang policy yang tersebut nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah hitungan yang kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada bisa jadi bikin bidang policy kita’ jadi item apa cuma dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang digunakan kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di tempat di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi mobile belanja online milik pemerintah mampu mengurangi aktivitas pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa jadi dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang tersebut diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali nilai dapat terpantau. Sehingga, pihak tertentu tak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.
