JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjatuhkan sanksi sedang terkait pelanggaran etik yang dimaksud dilaksanakan Nurul Ghufron. Selain teguran tertulis, penghasilan Ghufron juga akan dipotong sebesar 20% selama enam bulan.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, potongan yang dimaksud bukanlah semata-mata menyasar pendapatan pokok tapi juga tunjangan jabatan Ghufron sebagai Wakil Ketua KPK.
“Penghasilan itu banyak, jadi tidak hanya saja gaji. Di di tempat ini ada penghasilan, penghasilan banyak, upah pokok, tunjangan jabatan, ini semua namanya penghasilan,” kata Tumpak pada Kantor Dewas KPK, Hari Jumat (6/9/2024).
Terkait berapa total yang dipotong, Tumpak mengaku tak mengetahui. Menurutnya, hal yang disebutkan harus ditanyakan ke Sekjen KPK. “Sekjen yang mengetahui itu, berapa penghasilan individu pimpinan KPK di dalam KPK. Hal ini penghasilan resmi ya, bukanlah yang mana tak resmi. Berapa? Aku tidak ada tahu jumlahnya, dipotong 20% nanti Sekjen yang digunakan memotong,” ucapnya.
Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik. Dewas pun menjatuhkan Ghufron sanksi sedang.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, sanksi sedang untuk Ghufron ini terdiri dari teguran tertulis. “Menjatuhkan sanksi sedang untuk terperiksa dalam bentuk teguran tertulis,” kata Tumpak pada waktu membacakan surat putusan Nurul Ghufron.
Tumpak menyebutkan, teguran tertoreh yang disebutkan agar Ghufron bukan mengulangi perbuatannya dan juga terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap juga perilaku dengan menaati serta melaksanakan kode etik dan juga kode perilaku KPK.
Selain itu, Ghufron juga akan dikenai pemotongan penghasilan selama enam bulan. “Pemotongan penghasilan yang mana diterima setiap bulan di area KPK sebesar 20% selama enam bulan,” ujarnya.
