Jakarta – Kaukus Negara Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyoroti problem integritas akademik mulai dari joki jurnal ilmiah hingga problem pengangkatan guru besar yang digunakan bermasalah, termasuk melibatkan tokoh urusan politik dan juga kekuasaannya. KIKA berharap Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) dapat menyelasaikan hambatan tersebut.
“KIKA berharap berhadapan dengan transparansi dan juga akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik guru besar, lalu berharap Mendikbud (Nadiem Makariem) bertanggungjawab melawan kekacauan yang ditimbulkan,” kata anggota KIKA Herdiansyah Hamzah melalui pernyataan resminya, pada Jumat, 12 Juli 2024.
Kasus itu, KIKA kategorikan pada model pelanggaran kebebasan akademik yang digunakan mengancam integritas akademik. Sebelumnya, KIKA mengatakan situasi iklim akademik dalam Indonesia, hanya saja sibuk mengejar jabatan, pangkat kemudian tunjangan, dengan menerbitkan tulisan-tulisan artikel. KIKA menemukan tindakan hukum yang dimaksud ia sebut Metode Kumba, ke mana individu akademisi menulis untuk jurnal predator.
Herdiansyah juga mencatatkan data beraneka upaya pelanggaran akademik seperti plagiasi, kartel publikasi, hingga pengangkatan guru besar yang dimaksud tak memenuhi syarat. Bahkan secara sistematis melibatkan oknum Kemendikbudristek pada meloloskan calon guru besar dengan cara yang digunakan tak sesuai integritas.
Pada 7 Juli 2024, Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi “Skandal Guru Besar Abal-abal”. Dalam laporan itu, Kemendikbudristek membuka penyelidikan skandal guru besar pada Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belasan dosen ULM diduga merekayasa kriteria permohonan peringkat tersebut.
Laporan itu juga mengungkap pengaplikasian jurnal predator. Disebut demikian lantaran penerbit meminta-minta penulis membayar banyak uang agar artikelnya dipublikasikan. Berdasarkan catatan Majalah Tempo, tiga akademikus yang tersebut mengetahui penelusuran yang disebutkan juga mengungkap adanya komplotan asesor atau tim yang berwenang mengkaji pemberian peringkat guru besar.
Pilihan editor: Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise
Artikel ini disadur dari KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal
