Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (KemenP2MI) resmi bekerja sejenis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air yang tersebut lebih besar baik.
“Kami ingin mendirikan sistem yang digunakan tambahan baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesia dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada pengamanan kemudian pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak dalam pelatihan di konteks psikologis dan juga pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang miliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, lalu Menteri Karding mengupayakan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga mengajukan permohonan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Negara Indonesia di hal wirausaha.
“Bahwa merek kembali ini berjauhan lebih lanjut baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengutarakan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang harus bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
