JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lama menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat pada RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih besar rendah tari belanja K/L pada APBN 2024 yang dimaksud sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja diadakan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih lanjut kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini adalah sebab kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers RAPBN 2025 kemudian nota keuangan di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DKI Jakarta pada Hari Jumat (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang digunakan sudah ada dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain pada belanja non KL, yang digunakan makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada 10 yang digunakan memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di tempat 2025 nanti, Kementerian Keamanan (Kemenhan) menjadi yang tersebut paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tersebut mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Defense pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, konstruksi rumah dinas prajurit, lalu pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian juga Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keperluan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya lalu penghasilan ke-13.
