JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di area bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang tersebut selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga serta pelaku bidang usaha di dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Skor impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang dimaksud sebanding senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh lantaran itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang mana produksi serta cadangannya masih sangat besar di dalam Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang digunakan baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang pada beberapa tahun mendatang lalu juga di upaya menurunkan subsidi yang mana relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Hari Senin (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih sangat jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin miliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling sejumlah ditemukan di area Indonesia pada waktu ini.
“Indonesia menjadi negara yang tersebut masuk ke pada salah satu negara yang digunakan mempunyai cadangan gas yang besar dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang dimaksud harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa saja membuka prospek pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang tersebut selama ini punya share relatif besar pada subsidi pada APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidaklah hanya saja bisa jadi dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di tempat luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang diadakan oleh PLN tentu sanggup menjaga daya saing nilai tukar dari gas nasional dan juga pada pada waktu yang tersebut sejenis memperkecil pengaplikasian batubara yang tersebut dinilai relatif bukan ramah lingkungan.
