Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN sektor ekonomi rutin dianggap sebagai indikator utama keberhasilan perkembangan nasional, oleh sebab itu mencerminkan peningkatan aktivitas sektor ekonomi dan juga kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara tumbuh dalam ASEAN, sudah berhasil mempertahankan laju perkembangan sektor ekonomi di area melawan 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan bahwa sektor ekonomi Indonesia berhasil berkembang sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di area triwulan kedua 2024 peningkatan dunia usaha mencapai 5,05% (yoy).
Meski perkembangan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil dalam Tengah berbagai gejolak ekonomi dunia, tantangan lain muncul di bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika kontribusi dunia usaha nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang digunakan menyumbang lebih banyak dari 57% dari total Barang Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara masih tertinggal terpencil pada hal sumbangan terhadap Ekonomi Nasional juga mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang sangat tambahan rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya juga pembangunan ekonomi yang tersebut cenderung terpusat dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di area wilayah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang disebutkan dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor dunia usaha yang mana berbeda pada suatu negara, yakni sektor modern yang dimaksud mengalami perkembangan pesat dalam pusat-pusat peningkatan sektor ekonomi juga sektor tradisional yang dimaksud stagnan dalam tempat tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori sektor ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar serta layanan umum seperti lembaga pendidikan lalu kondisi tubuh dapat meningkatkan permintaan agregat serta memperkuat pertumbuhan perekonomian di dalam wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran di area sektor-sektor tersbeut diyakini tidak ada cuma dapat meningkatkan lapangan kerja juga produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang mana menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi merata dalam seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi yang mana stabil dapat disertai dengan peningkatan pembagian merata kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi pada Indonesia
Konvergensi adalah proses dalam mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro lalu Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di tempat mana area yang dimaksud tertinggal mencoba untuk mengejar wilayah yang tersebut kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model pertumbuhan perekonomian neoklasik yang menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, dan juga konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat bertambah lebih tinggi cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang tersebut dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
