JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang dimaksud sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan di inisiatif penyediaan makan siang gratis yang tersebut diusung Calon Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan barang pengembangan anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan bersatu Kementerian Koperasi serta UKM. Lantas, benarkah susu ikan sanggup menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tiada mampu disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki komposisi kemudian bahkan gizi yang berbeda. Namun, ia tak menampik jikalau susu ikan memang benar bisa saja dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak dapat digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang tersebut berbeda. Kandungan gizi yang tersebut berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara bidang itu beliau sanggup dibikin menyerupai susu sapi. Tentu cuma bisa,” ujar Dr. Rita ketika dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan kegiatan makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang tersebut miliki gizi seimbang yang mana didapatkan dari ragam makanan, bukanlah cuma dari susu.
“Tapi kan harusnya tiada perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena di makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang tersebut bagus itu adalah gizi seimbang, dan juga kalau untuk anak-anak tiada boleh kurang protein serta kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein kemudian kalsium itu kan mampu didapatkan dari ragam makanan. Tidak hanya sekali dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang dimaksud diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang tersebut bersifat ‘real food’ alias tidaklah melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu kegiatan yang dimaksud mengharuskan pemberian susu, lalu susu bukan tercukupi misalnya, harusnya programnya mampu diselaraskan dengan pangan lokal yang dimaksud ada. Dengan pangan-pangan yang mana real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tak mesti harus dipaksakan menciptakan sesuatu yang menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh beliau salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
