Jakarta – Komisi Pemilihan Umum akan menyusun linimasa produksi yang tersebut harus dipatuhi vendor percetakan surat pendapat pilkada. Tujuannya agar logistik pemilu untuk wilayah yang mana sulit dijangkau bisa jadi sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang dimaksud akan dilaksanakan oleh penyedia untuk wilayah prioritas yang lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Yulianto menyatakan garis waktu produksi ini juga bertujuan untuk memitigasi terbentuk kekurangan atau kerusakan logistik saat di serangkaian distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan banyak kendala di distribusi logistik mulai dari faktor cuaca, keadaan geografis, juga ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada wilayah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, lalu Tersulit).
KPU, kata dia, membutuhkan dukungan penyelenggaraan pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja identik dengan kementerian serta lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sejenis dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, dan juga pemerintah daerah,” tuturnya.
Saat ini KPU berada dalam menggodok beleid yang digunakan akan mengatur tata kelola pengadaan serta distribusi logistik pemilihan kepala wilayah serentak. hari terakhir pekan kemarin, KPU sudah pernah mengadakan uji masyarakat terhadap rancangan Peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan kata-kata serta dukungan perlengkapan lainnya untuk Pilkada.
Yulianto mengemukakan regulasi ini harus segera diterbitkan agar KPU wilayah cukup waktu mempersiapkan tahapan pilkada. Aturan dan juga tahapan spesifik alur logistik akan mengantisipasi PKPU ini terbit.
“Proses logistik ini dimulai dari merencanakan, pengadaan, lalu distribusi sampai pada hari H,” kata Yulianto ke binaan KPU, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurut Yulianto, spesifikasi logistik di Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan sebanding dengan spesifikasi logistik yang mana digunakan pada pemilihan raya 2024. Sehingga tantangan terberat pelopor bukanlah pada spesifikasi logistik, melainkan rute distribusi logistik ke setiap daerah.
“Seperti diketahui kemarin hampir 800 ribuan TPS, ya, ke hari yang sejenis harus sampai tepat waktu dengan situasi status geografi yang sangat beragam,” ujar Yulianto, “Proses distribusi yang tersebut kami laksanakan berjenjang, dari mulai KPU Pusat, kemudian turun secara langsung ke KPU kabupaten-kota. KPU kabupaten-kota harus mendistribusikan ke kecamatan tambahan dahulu, kemudian ke desa sampai ke TPS.”
Sesuai jadwal, pemungutan ucapan pada pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November mendatang. Saat ini KPU berada dalam memverifikasi dukungan calon perseorangan.
CICILIA OCHA
Artikel ini disadur dari Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu
