JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang mana menyampaikan bahwa partai urusan politik pada waktu ini tersandera kekuasaan. Grace menyampaikan Anies seolah-olah menyalahkan kekuasaan dikarenakan gagal mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah 2024.
Dirinya menunjukkan jawaban Anies ketika ditanyakan polusi kemudian banjir di area DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
“Waktu ditanya warga perihal polusi udara DKI Ibukota yang mana amat buruk, Pak Anies menyalahkan angin tak punya KTP. Waktu banjir parah melanda Jakarta, Pak Anies menyalahkan cuaca ekstrem. Sekarang tak dapat tiket partai, Pak Anies menyalahkan kekuasaan,” kata Grace di keterangannya, Hari Sabtu (31/8/2024).
Grace menjelaskan, istana khususnya Presiden Jokowi bukan pernah bergabung campur pada pencalonan siapa pun pada pemilihan kepala daerah 2024.
“Urusan pencalonan pemilihan gubernur adalah ranah internal partai, istana tidaklah bergabung campur. Terlalu mudah melempar tuduhan, tapi gak menyodorkan bukti-bukti. Hal ini jelas tak bertanggung jawab, cuma mengotori ruang percakapan publik,” kata Grace.
Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Ibukota Anies Baswedan mengomentari persoalan dirinya didorong agar masuk partai urusan politik atau memproduksi parpol. Anies mempertanyakan kembali apakah ada partai yang dimaksud sekarang tidak ada tersandera oleh kekuasaan?
“Ada yang dimaksud usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik, nah begini, kalau masuk partai pertanyannya partai mana yang sekarang bukan tersandera oleh kekuasaan?” kata Anies di laman YouTube pribadinya, Hari Jumat (30/8/2024).
Anies mengatakan, jangankan masuk untuk bergabung, baru mencalonkan sekadar sudah ada terancam. Oleh sebab itu, Anies mengajukan permohonan agar warga mengamati langkahnya ke depan seperti apa.
“Jangankan dimasuki, mencalonkan hanya terancam. Agak berisiko juga bagi yang digunakan mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat semata ke depannya,” ujarnya.
Diketahui Anies Baswedan sudah pernah menyatakan bukan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2024 baik pada Ibukota maupun Jawa Barat.
