JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang sangat kuat pada proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, kemudian memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah wadah yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap hidup publik Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru di podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju pemilihan kepala daerah 2024” yang mana diselenggarakan Prodi Keilmuan Politik UKI di tempat Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi platform digital yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z serta milenial yang tersebut secara elektoral menjadi ceruk pemilih di proses demokrasi di area Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data warga yang dimaksud pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidaklah percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan rakyat apabila isu pencurian data kemudian isu pemeliharaan data pribadi warga bukan sanggup diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial dalam kalangan anak muda sebagai sistem untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa dan juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya persoalan hukum pencurian dan juga penyalahgunaan data publik yang dimaksud terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data di area KPU Ibukota Indonesia misalnya yang dimaksud diduga digunakan untuk kepentingan urusan politik banyak pihak. Kasus ini menciptakan penduduk semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
