JAKARTA – Keputusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal aturan pencalonan serta ambang batas pencalonan di pilkada memantik reaksi akademisi kemudian mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajukan permohonan pemerintah juga DPR bukan menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, beberapa orang elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga pelajar akan melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala tempat (cakada). Ada juga putusan MK persoalan aturan pencalonan yang digunakan harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang digunakan diselenggarakan secara kilat. Draf RUU pemilihan kepala daerah akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR kemudian otoritas hendaknya sensitif serta tidak ada menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, lalu peserta didik yang dimaksud turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan juga perundang-undangan. Perlu sikap arif dan juga bijaksana agar arus massa tak memunculkan kesulitan kebangsaan lalu kenegaraan yang mana semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan tertoreh yang dikirim Ketua Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah serta langkah DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan juga mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang dimaksud merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang tersebut mengedepankan kebenaran, kebaikan, lalu kepentingan negara dan juga rakyat melebihi dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tak semestinya berseberangan, berbeda, serta menyalahi putusan MK di permasalahan persyaratan calon kepala area juga ambang batas pencalonan kepala wilayah dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat memunculkan permasalahan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis pada pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi umum yang digunakan dapat mengakibatkan suasana tak kondusif pada keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
