Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama pemilihan gubernur
Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, dan juga Security atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memohonkan terhadap pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut perihal pengelolaan anggaran juga penyelesaian sengketa ke Pilkada.
“Kami mengharapkan untuk pimpinan TNI, Polri untuk tidak ada merotasi dulu pejabatnya,” kata Hadi ketika Rapat Sinkronisasi Kesiapan pemilihan gubernur pada Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu perlu melindungi rencana-rencana yang mana dibuat menjauhi persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar sanggup dikelola dengan baik.
Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu tidak ada ada mutasi jabatan pada TNI lalu Polri. Namun, Hadi memohon agar pejabat TNI dan juga Polri yang memang sebenarnya telah waktunya purn tugas sebelum penyelenggaraan Pilkada, tidak ada harus ditunda masa pensiunnya.
“Saya kira Panglima TNI kemudian Kapolri sudah ada merencanakan itu, kecuali yang dimaksud telah pensiun,” ujarnya.
Selain TNI serta Polri, ia juga mengimbau untuk Kejaksaan Agung agar tak merotasi jajarannya pada tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung mempunyai peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu ke tiap-tiap wilayah Indonesia.
“Akan saya ungkapkan kembali terhadap Panglima TNI, Kapolri, juga Jaksa Agung supaya permanen dipertahankan sampai pemilihan gubernur serentak sekesai,” katanya.
Ia juga mengimbau untuk pemerintah area agar menyimpan stabilitas wilayah, khususnya di bidang politik, hukum, juga keamanan mendekati Pemilihan Kepala Daerah serentak November mendatang. Ia memohon situasi di area bisa saja kondusif dan juga terkendali hingga Pemilihan Kepala Daerah usai.
Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan infrastruktur perihal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang dimaksud telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat lalu pemerintah daerah.
Akhir Juli 2024 lalu, TNI serta Polri kompak melakukan mutasi jabatan untuk beratus-ratus personelnya. Setidaknya ada 256 perwira tinggi TNI yang digunakan dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang digunakan pada masa kini dimutasi berubah menjadi Panglima Komando Cadangan Krusial Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.
Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang dimutasi untuk penugasan di Kementerian Perdagangan.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada
