Kemarin, persoalan penyertaan modal negara hingga kemudahan izin pembangunan ekonomi

DKI Jakarta – Sejumlah pemberitaan bidang kegiatan ekonomi pada Hari Jumat (5/7/2024) kemarin mulai dari perihal pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk 17 BUMN hingga kemudahan izin pembangunan ekonomi melalui penerbitan nomor induk berupaya (NIB) masih layak dibaca pada Hari Sabtu pagi ini.
Berikut rangkuman beritanya:
Erick Thohir tegaskan PMN bagi 17 BUMN untuk jalani penugasan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap perusahaan plat merah yang tersebut sakit bertujuan untuk menjalani penugasan, meningkatkan kekuatan modal juga restrukturisasi.
Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif pada waktu 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai lalu non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa ke antaranya terjerat kesulitan keuangan.
Baca berita selengkapnya
Menko Luhut: Penerapan bea masuk tekstil bukan untuk serang China
Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penyertaan Modal Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana Negara Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen terhadap item tekstil tidaklah untuk menyerang negara tertentu, khususnya China.
“Jadi kita tidaklah memiliki target negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut di dalam Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Konstruksi IKN akan dihentikan sementara jelang upacara HUT RI
Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Pusat Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan pembangunan pada IKN akan dihentikan sementara mendekati upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) telah tak ada aktivitas sekalipun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mana mobilisasi, truk kemudian sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus telah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Hippindo ingin pemerintah bentuk satgas khusus berantas impor ilegal
Himpunan Peritel dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesi (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani impor ilegal, guna menjaga daya saing sektor ritel.
"Jadi ini memang sebenarnya benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara menimbulkan penegakan hukum yang tersebut benar kemudian kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang dimaksud fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa saja ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo.
Baca berita selengkapnya
BKPM: Penerbitan NIB hampir capai 10 jt sejak ada UU Cipta Kerja
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengutarakan bahwa sejak UU Cipta Kerja diberlakukan jumlah agregat penerbitan nomor induk berjuang (NIB) melalui wadah Online Single Submission (OSS) sudah pernah mencapai hampir 10 juta.
“Menariknya, 98 persen dari NIB yang diterbitkan yang disebutkan adalah milik perniagaan mikro, kecil, lalu menengah (UMKM),” ujar Dendy, dikutipkan dari keterangan ditulis di dalam Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Artikel ini disadur dari Kemarin, soal penyertaan modal negara hingga kemudahan izin investasi






