JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang dimaksud tiada mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memohon Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang digunakan diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per inisiatif paling lambat tanggal 12 September 2024,” kata beliau di Raker dengan Kementerian Penyertaan Modal BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di rapat menjabarkan dengan bukan adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja otoritas yang dimaksud akan terkoreksi. Misalnnya target menarik penanaman modal sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang benar anggaran itu bisa jadi ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang mana dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan menyatakan pihaknya akan melakukan review ulang menghadapi target-target yang besar lalu disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang digunakan ada ini, kami akan mereview ulang, kemudian tetap memperlihatkan berupaya maksimal mungkin saja mencapai program-program pemerintah. Tentu yang tersebut kami ungkapkan adalah, penyerapan tenaga kerja yang mana terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Rencana Support Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, lalu Rencana Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
