JAKARTA – Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja memproduksi proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah dilakukan mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional kemudian rutinitas di tempat Kementerian ESDM serta sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas kemudian yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) belaka menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga total ini lebih besar kecil dari anggaran yang tersebut disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang mana lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah dilakukan disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta-minta Komisi VII untuk menimbulkan kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan untuk rakyat terkait anggaran yang mana tak disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita memproduksi juga pada risalah rapat seharus menyampaikan terhadap umum jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak mampu kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tak disetujui oleh Banggar maka sebagian acara yang dimaksud telah terjadi disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek pada setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 serta pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang mana jikalau tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender lalu telah selesai. Dan kalau tidaklah dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menciptakan kegiatan ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan untuk Komisi VII DPR RI untuk tak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menyebabkan catatan. Tapi andaikan pun tidak ada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidaklah ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk rakyat bahwa pipa ini gak sanggup berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
