JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, hitungan itu amatlah besar apabila mengawasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berupaya meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 kemudian 2025 ini, dibutuhkan perniagaan yang tersebut sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 dalam Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang digunakan tak semata-mata mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut sudah pernah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia serta memakan biaya yang digunakan sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Tim rakyat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang digunakan miliki perkembangan dunia usaha sekaligus ketahanan, tetapi tiada terlepas dari ancaman inovasi iklim dan juga geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang digunakan sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat inovasi iklim.
Meskipun hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap memperlihatkan perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Global (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang tersebut pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal masyarakat lalu swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
