LONDON – Dua oligarki Rusia yang lagi terkena sanksi telah terjadi menjadi salah satu pemilik dari produsen minyak terbesar dalam Inggris pasca menyelesaikan kesepakatan pembelian perusahaan Jerman. LetterOne, perusahaan penanaman modal yang dimaksud sebagian dimiliki oleh oligarki Mikhail Fridman juga Petr Aven, sekarang menguasai hampir 15% saham Harbour Energy.
Dilansir BBC menerangkan, LetterOne sendiri tak sedang terkena sanksi, serta kedua miliarder Rusia itu bukan miliki kontak dengan perusahaan juga tidaklah menerima bagian apapun dari keuntungannya.
Sementara itu Harbour Energy adalah produsen minyak serta gas (migas) terbesar di area perairan Inggris. Perusahaan ini telah terjadi membeli sebagian besar aset produksi minyak dan juga gas dari perusahaan yang berbasis dalam Jerman, Wintershall DEA, dari raksasa materi kimia BASF.
LetterOne adalah pemilik sebagian Wintershall, dan juga beberapa sahamnya telah lama ditukar dengan saham dalam Harbour Energy.
Beberapa aset Wintershall yang digunakan terkait dengan Rusia, termasuk usaha patungan dengan Gazprom, tidak bagian dari kesepakatan lalu tetap saja sama-sama BASF.
Di bawah kesepakatan terbaru, LetterOne bukan akan memiliki hak pendapat pada Harbour Energy, tetapi akan menerima bagian dari keuntungan Harbour yang tersebut dibayarkan sebagai dividen.
Saham LetterOne berpotensi dikonversi apabila kedua orang Rusia itu lepas berhenti dari sanksi. Diketahui LetterOne memiliki beragam aset di area seluruh dunia, yang mana nilainya mencapai USD18 miliar (13,8 miliar pounds), termasuk peritel makanan kesehatan, Holland lalu Barrett.
Diketahui Fridman kemudian Aven telah bergelut dengan sanksi sejak Maret 2022, tak lama setelahnya Rusia menyerbu Ukraina. Bersama-sama mereka itu memiliki kurang dari 50% grup. Sebagian besar sisanya dimiliki oleh orang Rusia lainnya, Andrei Kosogov, yang tersebut tak masuk di daftar sanksi.
Pemerintah memaksa LetterOne untuk mengirimkan penyedia broadband regional, Upp, pada tahun 2022 akibat perasaan khawatir “risiko bagi keamanan nasional”. LetterOne membantah hal ini lalu mengajukan banding melawan kebijakan tersebut.
