SURABAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menyelenggarakan diskusi panel dengan Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance lalu pencegahan perbuatan kejahatan keamanan data .
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga perkembangan usaha dengan baik di dalam sedang berbagai tantangan yang tersebut ada. “Saat ini, Bank Jatim telah terjadi miliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Security Data Berstandar Internasional,” katanya, Hari Senin (16/9/2024).
Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang tersebut menyeluruh. “Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan pada hal good governance lalu pencegahan perbuatan kejahatan keamanan data,” ujarnya.
Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan juga minim responsivitas.
”Nah, apabila di dunia perbankan telah lama menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan juga kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, juga memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang digunakan baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, di mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan lalu pengendalian, pengembangan SDM. “Kemudian keadilan kemudian kepastian hukum,” terangnya.
Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang dimaksud menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka yang dimaksud menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang digunakan serupa tahun lalu. “Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya insiden besar seperti Pemilihan Umum 2024 yang digunakan melibatkan data publik Indonesia,” jelasnya.
Rudy menyarankan agar perbankan tiada terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber dalam manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, lalu membentuk regu gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.
Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, kemudian melaksanakan pelatihan juga upgrade IT secara berkelanjutan. ”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance kemudian terhindar dari cyber crime,” tegasnya.
