Tentara Prancis Mulai Hengkang dari Senegal, Negara Bekas Jajahannya

DAKAR – Para tentara Prancis mulai meninggalkan Senegal, negara bekas jajahannya di dalam Afrika Barat.
Hengkangnya pasukan Prancis itu ditandai dengan penyerahan dua infrastruktur militer terhadap Senegal.
Kedutaan Besar Prancis di dalam Dakar sudah mengumumkan penyerahan dua sarana militer yang dimaksud pada hari Senin, sebagaimana dilansir Russia Today, Selasa (11/3/2025).
Langkah Prancis itu terjadi cuma beberapa minggu setelahnya Paris dan juga Dakar membentuk komisi sama-sama untuk menyelesaikan penyerahan pangkalan dan juga pengunduran sekitar 350 tentara Prancis di tempat negara Afrika Barat itu hingga akhir tahun 2025.
November lalu, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menyatakan bahwa pasukan Prancis akan meninggalkan Senegal, mengatakan penampilan dia tak sesuai dengan kedaulatan Senegal.
“Sesuai dengan tindakan komisi bersama…pihak Prancis memulihkan terhadap pihak Senegal prasarana kemudian perumahan di dalam distrik Marechal lalu Saint-Exupery,” kata Kedutaan Prancis di tempat Senegal pada sebuah pernyataan tertanggal hari terakhir pekan pekan lalu, mengacu pada instalasi militer di tempat Ibu Perkotaan Senegal, Dakar.
“Terletak dalam dekat Taman Hann, distrik-distrik ini siap untuk dikembalikan sejak musim panas tahun 2024,” katanya, seraya menambahkan bahwa lokasi lain akan dipindahkan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.
Pemerintah baru Senegal, yang dimaksud baru berkuasa kurang dari setahun, telah terjadi mengambil sikap keras terhadap penampilan pasukan Prancis, mengikuti tren regional di dalam mana bekas koloni memutuskan hubungan pertahanan dengan Paris.
Negara-negara tetangga Senegal di tempat Afrika Barat; Burkina Faso, Mali, kemudian Niger, semuanya telah dilakukan memutuskan hubungan dengan Paris melawan dugaan kegagalan di memerangi pemberontak jihadis juga telah lama berupaya bekerja sejenis pertahanan dengan Rusia.
Bulan lalu, Prancis menyerahkan kamp militer Port-Bouet—satu-satunya pangkalan militernya pada Pantai Gading—kepada otoritas negara Afrika Barat tersebut.
Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara menyatakan di pidato akhir tahunnya pada bulan Desember bahwa keluarnya sekitar 600 tentara Prancis dimaksudkan untuk memodernisasi angkatan bersenjata nasional.
Pada akhir Januari, militer Prancis menyerahkan pangkalannya yang digunakan tersisa di area Chad, yang merupakan basis terakhir Prancis di area wilayah Sahel yang tersebut bermasalah pasca pemerintah negara Afrika Tengah itu secara tak terduga mengakhiri kemitraan militer dengan mantan penguasa kolonialnya pada bulan November, kemudian menyatakan pakta yang dimaksud “sudah bukan berlaku lagi”.






