Kusfiardi
Analis Sektor Bisnis Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang dimaksud cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak banyak lapangan kerja kemudian menyokong warga mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Angka (PPN) lalu cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih banyak menyasar kelas menengah, yang secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya lantaran daya beli dia tidaklah meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal di pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia pada waktu ini mengandalkan PPN juga cukai yang tersebut dapat menghambat konsumsi kelas menengah, khususnya ketika daya beli mereka itu melemah akibat tekanan ekonomi global. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang mana terendah di tempat kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros di mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang dimaksud pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial hanya saja efektif jikalau digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukanlah sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada inisiatif yang menggerakkan peningkatan keterampilan kemudian kapasitas ekonomi, kebijakan ini hanya sekali berfungsi sebagai solusi jangka pendek juga tidaklah meningkatkan kekuatan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tak diiringi dengan kebijakan sektor ekonomi yang dimaksud memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, kegiatan ekonomi akan terjebak pada peningkatan yang digunakan stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat penanaman modal yang dimaksud tinggi untuk mencapai pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Jika pemerintah tidaklah fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif kemudian investasi, Indonesia akan semakin sulit mengundurkan diri dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi kemudian Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu kesulitan struktural yang tersebut terus menghambat perkembangan Indonesia. Ukuran Persepsi Korupsi yang dimaksud dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Ini adalah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi dan juga peningkatan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang digunakan lemah lalu korupsi yang digunakan merajalela menghurangi insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Korupsi yang tersebut meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang tersebut menghambat penanaman modal kemudian memperlambat proses reformasi ekonomi. Skala Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Planet menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang tersebut harus diatasi. Proses perizinan yang digunakan lambat juga bukan transparan banyak kali memperlambat arus investasi, lalu meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) berupaya menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif lalu justru menyebabkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja dan juga penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori perekonomian pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari ekonomi berbasis upah rendah juga ekspor komoditas menjadi perekonomian berbasis inovasi. Indonesia ketika ini berada pada kedudukan yang digunakan rentan, dalam mana ketergantungan terhadap sektor komoditas kemudian minimnya nilai tambah menghambat transisi ke perekonomian yang tersebut lebih banyak maju. Teori Neoklasik dan juga Modernisasi menekankan bahwa untuk mengundurkan diri dari dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke sektor ekonomi berbasis teknologi juga inovasi, seperti yang dilaksanakan oleh Korea Selatan kemudian Taiwan.
Untuk memperkuat hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang tersebut mencerminkan efisiensi pada pengaplikasian sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, lalu ini semakin mempersulit jalan pergi dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang dimaksud timpang masih menjadi permasalahan serius. Koefisien Gini, yang mana mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan dalam Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan mengempiskan ketimpangan ini, kegiatan yang disebutkan tidak ada cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang digunakan berkualitas lalu berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk pergi dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mana mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal di pendidikan, teknologi, serta perubahan untuk menciptakan kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan. pemerintahan harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi juga menurunkan subsidi langsung, menuju penciptaan ekosistem yang menggalang produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang mana ada ketika ini semata-mata akan menunda ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental perekonomian yang tersebut kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang sukses pergi dari dari jebakan ini dengan merancang institusi yang digunakan kuat, meningkatkan pembangunan ekonomi di inovasi, dan juga menciptakan lapangan kerja produktif yang tersebut berkelanjutan.
