JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pengerjaan Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025 menjadi Rp9,11 triliun.Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan alokasi anggaran yang dimaksud ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Keberlanjutan konstruksi IKN sbesar Rp9,11 triliun ini diapkai untuk ditjen bina marga ditjen cipta karya kemudian ditjen perumahan,” ujar Basuki di Raker sama-sama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).
Lewat paparannya, Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, serta Perumahan.
Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses pada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, konstruksi jalan sumbu kebangsaan barat dan juga timur, perkembangan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di area kawasan IKN.
Selanjutnya, Bina Marga juga akan datang menyelesaikan pengerjaan Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, juga konstruksi Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, kemudian seksi 6B.
Kemudian, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk membantu pengerjaan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU juga JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pangsa juga puskesmas dalam kawasan rusun ASN.
Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan konstruksi 47 tower rusun ASN serta Hankam.
Sekedar informasi tambahan, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya sudah disetujui DPR RI Rp40,59 triliun. Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp116,23 triliun.
Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp19,5 triliun, juga penyelesaian perkembangan bendungan serta irigasi sebesar Rp11,98 triliun.
