JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk sanggup mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang tersebut dilakukan dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim penanaman modal juga kelestarian lingkungan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang dimaksud terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di area Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola serta administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang mana terarah juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui pengaplikasian teknologi untuk perencanaan dan juga pelaporan, penguatan tata kelola lalu pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, dan juga menggerakkan perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang dimaksud akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersebut aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menyokong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), lalu Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi penduduk berpenghasilan rendah, UMKM, juga Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan di rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Skala Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Skor Tukar Petani (NTP) ditingkatkan pada kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di area kisaran 105–108,” imbuhnya.
