Ibukota Indonesia pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota Indonesia yaitu dalam DKI Jakarta Pusat itu telah 50.000 dolar AS
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah DKI Jakarta hingga Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah pernah lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak DKI Jakarta yaitu dalam Ibukota Indonesia Pusat itu telah 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi DKI Jakarta itu sudah ada setara dengan negara-negara lain satu di antaranya Singapura,” kata Airlangga pada waktu Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Area Perekonomian pada Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat mempunyai pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita bisa saja mengamati daerah-daerah terus ke bawah juga per wilayah, itu yang angkanya telah tinggi. Nah di antaranya kemarin beberapa kabupaten ke Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah pada Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga mengemukakan daerah-darah yang disebutkan diperlukan untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian pada setiap-tiap wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, ia menafsirkan kesetaraan masih bermetamorfosis menjadi tantangan Indonesia agar dapat menghadirkan area lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan beraneka indikator tersebut, Airlangga optimistis Tanah Air mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama juga Pembangunan Sektor Bisnis (OECD) dengan cepat dan juga lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah ada comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidaklah start from zero, oleh sebab itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga menggerakkan pemerintah wilayah fokus memaksimalkan prospek lapangan usaha wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), ia mengakui bahwa langkah Negara Indonesia tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah ada mendapat cantolan payung kebijakan pemerintah di bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD telah ada cantolan-nya, lalu dengan demikian diharapkan kita sanggup menjalankan best practice yang mana direalisasikan oleh OECD," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa pada waktu ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesi merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan yang dimaksud peringkat daya saing Nusantara menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini telah diakui oleh beberapa negara di dalam dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Indonesi sedang fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar juga persyaratan keanggotaan penuh OECD. Memorandum yang disebutkan akan berubah menjadi alat bagi Negara Indonesia untuk menyampaikan terhadap planet terkait reformasi yang akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor pada "steering commitee" OECD. Memorandum yang mana disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya tahapan aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang dimaksud terkait dengan 26 sektor yang dimaksud untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
Artikel ini disadur dari Airlangga klaim Jakarta hingga Kaltim sudah lolos “middle-income trap”
