JAKARTA – Pengurus Pusat Aksi Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti langkah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bukan menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai tindakan yang disebutkan merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tempat akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Area Ketahanan Nasional kemudian Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tak menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi oleh sebab itu Paskibraka putri yang digunakan mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta mengesahkan surat persetujuan untuk menaati aturan lalu standar yang mana telah dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia mempunyai putra bangsa terbaik yang mana menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya juga keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang tersebut dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan publik yang tersebut beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh lantaran itu, ia mengajukan permohonan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, kemudian Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tiada memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
