JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Baleg DPR RI pada beberapa tiktik penting dalam Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan instruksi perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang dimaksud melaporkan sudah pernah mendapatkan email yang dimaksud yang mana dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan gubernur yang baru sekadar disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang tersebut bertanggung jawab melawan serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang mana pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang dimaksud menghadirkan rakyat Indonesia untuk bersatu melawan apa yang digunakan dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi dan juga konstitusi.
Pesan pada email yang disebutkan menegaskan bahwa tindakan DPR tidak ada berpihak pada kepentingan rakyat, dan juga menyerukan seluruh rakyat untuk bersuara melawan kebijakan yang digunakan dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih banyak banyak informasi sensitif apabila tuntutan merek tak dipenuhi, menambah ketegangan di dalam sedang situasi urusan politik yang dimaksud semakin memanas.
Hingga pada waktu ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang disebutkan sedang berlangsung, sementara masyarakat menanti tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang disebutkan yang mana berhasil dalam capture oleh kelompok redaksi Inews. –
Siapa sangka seseorang mantan tukang kayu dari kota kecil pada Jawa mampu memulai pembangunan lebih besar dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan serta wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bidang usaha keluarga.
