Ibukota – Reformasi tata kelola global bukanlah hanya sekali mengubah organisasi, metodologi, serta keanggotaan, tetapi juga mengubah pola pikir, menurut mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa.
“Kita memerlukan manifestasi konkret lalu contoh cepat untuk menggambarkan bagaimana tata kelola global seharusnya terlihat,” kata Marty di acara peringatan serius 70 tahun Pertemuan Asia Afrika (KAA) oleh CSIS Negara Indonesia dalam Jakarta, Rabu.
Dalam pidatonya, Marty juga mengomentari pemakaian kalimat “kami adalah jembatan” yang dimaksud tidak ada disertai dengan gagasan stabilitas strategis secara rinci seperti yang digunakan dikerjakan negara-negara Selatan.
“Jembatan macam apa? Anda tiada bisa saja sekadar mendapatkan peran sebagai jembatan dengan mengulang mantra itu. Anda harus mendapatkan kepercayaan, keyakinan. Reputasi harus diusahakan,” ujar Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014 itu.
Dia juga menyatakan bahwa multilateralisme adalah sebuah paradigma serta salah satu ancaman terhadap multilateralisme adalah kebijakan luar negeri yang mana berorientasi ke di yang digunakan dijalankan beberapa negara belahan bumi selatan.
“Pandangan anti-globalis lalu anti-multilateralis bukanlah satu-satunya yang dimaksud dimiliki oleh apa yang tersebut disebut negara-negara besar. Perspektif ini juga terwujud pada negara-negara lain,” ujar Marty.
Dia menyebutkan telah terjadi muncul fragmentasi, perpecahan geopolitik yang dimaksud semakin pada lalu luas hingga memengaruhi isu-isu global lainnya seperti teknologi juga perdagangan.
Selain hambatan pada multilateralisme, kata Marty, terbentuk juga hambatan pada diplomasi.
“Diplomasi dipandang sebagai tanda kelemahan, kepatuhan, bahkan penenangan,” ucapnya.
Namun, fakta bahwa negara-negara menghadapi masalah-masalah yang dimaksud justru membuktikan bahwa Dasasila Bandung yang muncul untuk menghadapi situasi geopolitik pada 1955 masih berlaku hingga sekarang, kata Marty.
Pada 2025, Kongres Asia Afrika (KAA) memperingati 70 tahun sejak pertama kali perjumpaan beberapa jumlah kepala negara Asia kemudian Afrika yang dimaksud dilaksanakan pada 18-24 April 1955 pada Bandung, Jawa Barat.
KAA 1955 memunculkan 10 pernyataan prinsip-prinsip dasar yang mana dikenal sebagai Dasasila Bandung atau “Bandung Principles”, yang mana kemudian bermetamorfosis menjadi semangat bagi negara-negara Asia lalu Afrika menyelesaikan kesulitan kolonialisme serta menjadi negara berdaulat.
Artikel ini disadur dari Reformasi tata kelola global juga perlu mengubah pola pikir
