Dari Deflasi menuju Resesi: Lampu Kuning Kondisi Keuangan Indonesia

Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
BADAN Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Ukuran Harga Pengguna (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi kali ini adalah deflasi yang digunakan ketujuh kalinya sejak Mei 2024 – September 2024 terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan bilangan 0,03% (Mei), 0,08% (Juni), 0,18% (Juli), 0,03% (Agustus), kemudian 0,12% (September) dan juga Januari 2025 kembali tercatat deflasi sebesar 0,76%.
Deflasi Februari tahun ini terbilang sebagai sebuah fenomena yang tersebut anomali, mengingat terjadi satu bulan mendekati Ramadhan, di tempat mana tingkat konsumsi warga biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang digunakan juga menjauhi Ramadhan, BPS justru mencatat terjadinya inflasi.
BPS menjelaskan, deflasi yang mana terjadi kali ini khususnya disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang digunakan terjadi pada Januari-Februari 2025. Alasan ini untuk membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan sebab intervensi kebijakan pemerintah, yaitu diskon tarif listrik.
Diskon tarif listrik 50% yang digunakan diterapkan pemerintah pada Januari-Februari 2025 memberikan andil utama pada deflasi yang terjadi di tempat Indonesia, teristimewa oleh sebab itu masuk di komponen tarif yang digunakan diatur pemerintah. Artinya, diskon pada nilai yang tersebut diatur pemerintah, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik, membantu menekan naiknya harga dalam kelompok makanan, minuman, kemudian tembakau.
Namun secara teoretis, deflasi adalah kondisi penurunan biaya barang/jasa dalam satu periode tertentu. Deflasi mampu terjadi lantaran dua hal. Akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan nilai pada pasaran (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan juga daya beli publik (sisi demand) sehingga barang/jasa di dalam pangsa tak terserap lalu harganya anjlok. Dan beberapa orang indikator yang dimaksud ada memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
Sinyalemen Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Ada banyak data yang digunakan bisa saja dijadikan sebagai indikasi untuk mendiagnosa adanya pelemahan daya beli masyarakat, teristimewa dari data transaksi jual beli barang-barang konsumsi yang ketika ini mengalami penurunan. Pertama, adanya penurunan laju jualan sepeda gowes motor baru pada awal tahun ini.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dalam awal tahun 2025 menyebutkan pemasaran sepeda gowes motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Rinciannya, jualan sepeda gowes motor di tempat Januari 2025 mencapai 557.191 unit, turun dari 592.658 unit pada Januari 2024.
Kedua, turunnya tren pelanggan mobil di area awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengumumkan capaian jualan mobil nasional yang digunakan berkurang pada Januari 2025.
Mengacu data terbaru, jumlah agregat total pemasaran mobil secara whole sales sebesar 61.843 unit. Artinya, turun 11,3 persen secara year-on-year (YoY) pada Januari 2025 dibandingkan dengan periode yang serupa tahun 2024 sebanyak 69.758 unit. Sementara itu, transaksi jual beli retail (dari dealer ke konsumen) turun 18,6 persen YoY menjadi 63.858 unit pada Januari 2025, jika dibandingkan dengan 78.437 unit pada periode yang digunakan sebanding 2024.





