JAKARTA – Kementerian Koordinator Area Maritim kemudian Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) menyokong penerapan kebijakan berbasis-bukti publik bisa saja semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang digunakan menjadi pemicu polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa saja menjelaskan bahwa kesulitan polusi udara adalah kesulitan bersatu serta semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat pada pernyataannya, disitir Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Polutan Atmosfer di tempat Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan jikalau polusi udara di tempat DKI Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar material bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah menerapkan serta memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi materi bakar yang tersebut berada di tempat bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan substansi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang digunakan menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran unsur bakar, seperti sulfur lalu karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah dilakukan memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik kemudian merencanakan penyelenggaraan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu lalu perencanaan yang mana baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation serta ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan lalu riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang digunakan dapat menjadi alat ukur,” kata beliau di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang tersebut diselenggarakan Clean Air Asia juga ViriyaENB di tempat Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa pada sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan kedudukan antara perusahaan yang dimaksud berupaya mengempiskan emisinya dengan perusahaan yang dimaksud enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk menggalakkan penduduk dapat menghasilkan kembali lebih banyak sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
