Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang dimaksud Diusir Negeri Paman Sam sebab Membenci Trump lalu Anti-Israel
WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengungkapkan duta besar Afrika Selatan untuk Washington, Ebrahim Rasool, “tidak lagi diterima” di area Amerika Serikat.
Rubio, pada sebuah posting ke X, juga menuduh diplomat Ebrahim Rasool sebagai “politisi yang digunakan menghasut tentang ras” yang tersebut membenci Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump.
Dalam postingannya, Rubio menautkan ke sebuah artikel dari media konservatif Amerika Serikat Breitbart, yang mana mengomentari pernyataan Rasool pada hari hari terakhir pekan selama webinar lembaga pemikir Afrika Selatan.
Menurut Breitbart, Rasool mengungkapkan bahwa supremasi lapisan kulit putih memotivasi “rasa bukan hormat” Trump terhadap “tatanan hegemonik ketika ini” pada dunia.
Siapa Ebrahim Rasool? Duta Besar Muslim Afrika Selatan yang Diusir Amerika Serikat oleh sebab itu Membenci Trump lalu Anti-Israel
1. Afrika Selatan Kecewa dengan Pengusiran Rasool
Melansir DW, Kepresidenan Afrika Selatan menyampaikan langkah untuk mengusir Rasool sebagai langkah yang tersebut “disesalkan” lalu mendesak semua pemangku kepentingan untuk menjaga kesopanan diplomatik.
“Kepresidenan mendesak semua pemangku kepentingan yang digunakan relevan juga terdampak untuk menjaga kesopanan diplomatik yang mana telah dilakukan ditetapkan di keterlibatan merek dengan permasalahan ini,” katanya pada sebuah pernyataan di dalam media sosial, seraya menambahkan bahwa negara itu masih berikrar pada hubungannya dengan Amerika.
2. Diplomat Berpengalaman yang tersebut Anti-Israel
Rasool adalah diplomat veteran yang dimaksud sebelumnya menjabat sebagai duta besar negaranya untuk Negeri Paman Sam dari tahun 2010 hingga 2015 selama pemerintahan Obama.
Kembalinya Rasool ke Washington pada bulan Januari telah menjadi kontroversi oleh sebab itu advokasinya yang mana anti-Israel.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Kawasan Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
3. Selalu Membela Rakyat Palestina
Seorang Muslim, Rasool telah dilakukan menjadi kritikus vokal Israel, menyampaikan perlakuannya terhadap warga Palestina di tempat Wilayah Gaza sebagai “genosida” kemudian menuduhnya melakukan apartheid. Dia adalah pendukung terkemuka untuk tindakan hukum Afrika Selatan terhadap negeri Israel di area Mahkamah Internasional.
Sebelum unggahan Rubio dalam X, situs berita Semafor Africa sudah melaporkan bahwa Rasool “berjuang untuk mengamankan pertemuan penting di area Washington” dengan para pejabat pada Departemen Luar Negeri kemudian tokoh-tokoh penting Partai Republik.
4. Pernah Jadi Korban Sistem Apartheid di tempat Afrika Selatan
Sebagai korban sistem apartheid Afrika Selatan, Rasool menjadi juru kampanye anti-apartheid yang tersebut aktif, menjalani hukuman di tempat penjara juga mengidentifikasi dirinya sebagai kawan presiden pertama pasca-apartheid negara itu, Nelson Mandela.
Dia kemudian menjadi politisi di tempat partai kebijakan pemerintah Kongres Nasional Afrika milik Mandela.
5. Memicu Ketegangan Negeri Paman Sam juga Afrika Selatan
Apa kesulitan pemerintahan Trump dengan Afrika Selatan? Pengusiran duta besar, sebuah langkah yang dimaksud sangat tiada biasa oleh Amerika Serikat, adalah perkembangan terbaru pada meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan juga Afrika Selatan.
Pada bulan Februari, Trump membekukan bantuan Negeri Paman Sam ke Afrika Selatan dengan mengutip sebuah undang-undang di area negara itu yang dimaksud menurutnya memungkinkan tanah dirampas dari petani dermis putih. Presiden Amerika Serikat menuduh Afrika Selatan berusaha mencapai petani epidermis putih minoritas dengan undang-undang baru yang memungkinkan pemerintah untuk merampas tanah pribadi.
Miliarder kelahiran Afrika Selatan Elon Musk, salah satu pendukung terbesar Trump, secara terbuka menuduh pemerintah Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memiliki “undang-undang kepemilikan rasis.”
Pemerintah Afrika Selatan telah dilakukan membantah undang-undang barunya terkait dengan ras juga menyatakan klaim Trump penuh dengan misinformasi serta distorsi yang digunakan disebarkan oleh kaum nasionalis lapisan kulit putih.
Hampir semua negara di tempat seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, miliki undang-undang perampasan mirip yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk keinginan publik, termasuk jalan, sekolah, juga infrastruktur umum lainnya.
