JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang tersebut buruk’ dengan warga sipil di area mana pun berada di bahaya, kata orang pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang dihasilkan kecerdasan buatan yang mana sedang dikembangkan mampu memilih lalu menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia oleh sebab itu target LAWS didasarkan pada data yang diterima serta diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di dalam seluruh dunia kemudian telah lama digunakan di tempat medan pertempuran di tempat kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional oleh sebab itu tindakan untuk membunuh dibuat oleh robot, bukanlah manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan penandatanganan perjanjian untuk menyetujui tak menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik lalu Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan langkah pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang mana jelas, dunia menghadapi masa depan yang tersebut gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil pada mana pun dia berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia sudah menyadari bencana yang mana diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia melawan sistem senjata.
