JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi lalu bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) serta bidang kerja untuk meningkatkan kekuatan penyelenggaraan kegiatan kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di area Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak dan juga melakukan pendampingan untuk calon wajib pajak,” kata Vaudy di tempat kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang mana pada saat ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidaklah lain akan membantu publik membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi juga Bantuan Hukum yang dimaksud berfungsi mengadvokasi kemudian memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena permasalahan hukum kemudian menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, lalu ketentuan yang dimaksud berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang serta FGD saat ini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih lanjut fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, kemudian kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di dalam IKPI ini tidak ada digaji, semuanya belaka bekerja secara sukarela. Ini adalah semua bisa jadi berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi penasehat pajak terbesar juga tertua di tempat Indonesia miliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang mana tersebar pada seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat dan juga terjun segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan juga UMKM setiap tahunnya dalam hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang tersebut telah lama menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan kegiatan kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap di area periode kepengurusan saya, UU yang dimaksud telah lama lama dimimpikan sejumlah pihak itu bisa saja terbit,” kata Vaudy.
