Reshuffle Kabinet yang dimaksud Umurnya Tinggal 5 Hari Minggu Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di tempat penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan berbagai pertanyaan serta kritik mengenai urgensi dan juga faedah reshuffle, khususnya sebab sisa waktu masa jabatan hanya saja sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan dan juga Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidaklah efektif juga memboroskan anggaran negara juga dapat menyebabkan kesan bahwa penggantian menteri dijalankan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang tersebut sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tak efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang tersebut diangkat pada waktu sesingkat itu tidak ada akan miliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang digunakan diperlukan untuk beradaptasi dengan kedudukan baru serta memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang mana berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tak akan berdampak, menjadikan pergantian ini tiada lebih lanjut dari sekadar formalitas urusan politik tanpa faedah nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih besar bijaksana apabila Presiden menunjuk individu Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di tempat bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang dimaksud penuh biaya.

Penunjukan Plt akan tambahan efektif dikarenakan pejabat yang digunakan ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian serta tidaklah perlu melintasi proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal di area sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga sanggup menghemat anggaran negara yang mana semestinya tidaklah perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, serta penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini memunculkan kesan yang digunakan kurang baik di area mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dimaksud dapat memunculkan perkiraan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi untuk pribadi presiden.