Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang mana diselenggarakan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih tinggi fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tidak ada menghambat daya saing bidang nasional dalam berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bisnis dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, lalu proses produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang terlibat pada pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar lebih lanjut kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih banyak berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan hasil pada negeri tidak hanya saja perihal kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata tentang bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak semata-mata memacu lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer sektor lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
