JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta-minta Kepala Badan Pengawas Penyelesaian serta Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang dimaksud baru sekadar dilantik untuk mengendalikan nilai tukar obat yang dimaksud mahal. Pasalnya, nilai tukar obat di tempat tanah air bisa saja 400% tambahan tinggi dibandingkan di dalam luar negeri.
“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga jual obat ini dapat dikontrol setidaknya dapat mirip-mirip dengan harga jual generik atau tarif obat di dalam negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna di keterangannya pada Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Taruna pun menegaskan pada mengendalikan biaya obat, BPOM tak mampu bekerja sendiri. Dia sudah pernah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesejahteraan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau memohon untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi perihal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik kemudian lintas sektor.”ujarnya
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Negeri Sakura yang dibutuhkan di dalam di negeri. “(Banyak) dibutuhkan di area negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak dapat sampai sini, beliau terdampar di tempat negara tetangga, misalnya Singapura. Hal ini akan berdampak berat ke warga kita.”
“Karena kalau mau pakai obat itu beliau harus terbang ke luar negeri. Jadi saya mengawasi kemungkinan besar ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan kegiatan bisnis pelayanan kemampuan fisik internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang digunakan menghasilkan obat itu tak sanggup masuk sini,” kata Taruna.
“Kemudian ada juga hambatan obat di negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta-minta guidance percepatanclinical trialagar obat yang tersebut harus dipermudah tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.
