JAKARTA – Rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimaksud akan diimplementasikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari beberapa orang pihak. Namun, pengawasan kemudian kritik konstruktif terhadap implementasi acara ini perlu dilakukan.
Masyarakat Gizi Ibu lalu Anak (MGIA), komunitas lintas profesi yang digunakan fokus pada gizi masyarakat, teristimewa anak usia sekolah kemudian ibu hamil, mengupayakan inisiatif Makan Bergizi Gratis ini. Ketua MGIA Lely Fitriyani menjelaskan, Indonesia sebenarnya terlambat pada menerapkan inisiatif makan gratis di tempat sekolah dibandingkan negara-negara lain dengan populasi besar.
“Saat ini, 118 negara di area dunia telah terjadi menerapkan inisiatif ini, juga 53 pada antaranya telah terjadi menggratiskan makan bergizi di area sekolah. Indonesia akan menjadi negara ke-54 yang menggratiskan inisiatif ini,” ucapannya pada diskusi rakyat di area kawasan Tebet, DKI Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2024).
Ahli Gizi MGIA Syarifah Soraya menambahkan, berdasarkan tren global, cakupan penerima kegiatan makan bergizi dalam sekolah semata-mata mencapai 40-60 persen dari total siswa yang digunakan terdaftar. “Jika target pemerintah adalah 45 jt pelajar, maka berdasarkan tren ini, kami perkirakan sekitar 20 jt anak akan tercover oleh kegiatan MBG,” ujarnya.
MGIA juga menggarisbawahi bahwa penerapan acara makan gratis di tempat sekolah memiliki kemungkinan besar untuk memacu perkembangan kegiatan ekonomi domestik. Menurut perhitungan World Food Proyek (WFP), setiap pemberian makan untuk 100 ribu anak dapat menciptakan 1.377 lapangan kerja.
Diskusi Publik tentang Makan Bergizi Gratis pada kawasan Tebet, DKI Jakarta Selatan. Foto/Istimewa
.
“Artinya, jikalau 20 jt anak berhasil menerima faedah dari kegiatan ini, akan ada tambahan sekitar 275 ribu lapangan kerja, yang mana dapat berkontribusi 0,5-0,6 persen terhadap peningkatan ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, MGIA menyoroti pentingnya peran perempuan di inisiatif ini, dan juga dampaknya terhadap pangsa produksi sektor pertanian lalu perikanan.
“Program ini akan mengakomodasi sejumlah tenaga kerja perempuan kemudian menciptakan lingkungan ekonomi yang tersebut lebih lanjut besar untuk item pertanian serta perikanan lokal,” kata Syarifah.
Untuk menyokong keberhasilan inisiatif MBG, MGIA mendesak agar pemerintah melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Kelautan kemudian Perikanan, dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan juga akademisi.
