JAKARTA – Thaksin Shinawatra, mantan Awal Menteri (PM) Thailand, diinformasikan sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Penyertaan Modal (BPI) Danantara pada Mulai Pekan (24/3). Pengumuman yang dimaksud dilaksanakan oleh ketua eksekutif Danantara, Rosan Roeslani, di dalam Jakarta. Thaksin bergabung dengan beberapa jumlah tokoh lain, termasuk Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Helman Sitohang, dan juga Chapman Taylor masuk di jajaran Dewan Penasihat Danantara.
Thaksin Shinawatra merupakan sosok yang mana sangat berpengaruh di kebijakan pemerintah dan juga perekonomian Thailand, dikenal sebagai pribadi entrepreneur serta tokoh urusan politik yang mana menyebabkan berbagai perubahan. Lahir pada 26 Juli 1949, Thaksin memulai kariernya sebagai anggota kepolisian sebelum akhirnya beralih ke dunia perusahaan dan juga politik. Latar belakang Thaksin berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang digunakan tinggal dalam Chiang Mai.
Setelah menyelesaikan lembaga pendidikan di area Akademi Kepolisian Thailand, Thaksin melanjutkan studi di tempat Amerika Serikat (AS), meraih peringkat kategori master dan juga doktor di area bidang peradilan pidana. Setelah kembali ke Thailand, ia melanjutkan karier di dalam kepolisian sebelum masuk ke dunia usaha dengan mendirikan perusahaan telekomunikasi terkemuka, Advanced Info Service (AIS), juga Shin Corporation pada tahun 1987.
Jejak Politik
Thaksin memulai langkah politiknya dengan mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) pada tahun 1998. Berkat visi urusan politik yang tersebut menarik, ia berhasil terpilih sebagai Utama Menteri Thailand pada 2001. Kepemimpinannya dikenal dengan kebijakan populis yang mana difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, juga peningkatan akses kondisi tubuh universal.
Thaksin juga menggerakkan kemajuan sektor bisnis kecil lalu menengah, yang dimaksud menjadi daya tarik besar di area kalangan penduduk Thailand.
Namun, masa pemerintahannya tidak ada lepas dari kontroversi. Kebijakan-kebijakan tertentu, seperti tindakan keras terhadap pemberontakan di tempat wilayah selatan Thailand kemudian kegiatan “perang melawan narkoba” yang mengakibatkan berbagai korban jiwa, mendapatkan kritik keras baik dalam pada maupun luar negeri.
Pada 2006, ketika Thaksin berada di tempat luar negeri untuk hadir di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ia digulingkan melalui kudeta militer. Setelah kejadian tersebut, Thaksin tinggal di dalam pengasingan untuk menghindari tuntutan hukum terkait persoalan hukum korupsi. Meski demikian, ia tetap memperlihatkan mempertahankan pengaruh politiknya melalui partai-partai yang terkait dengannya serta keluarga yang dimaksud terlibat pada pemerintahan.
Pengaruh di area ASEAN
Pada Desember 2024, Awal Menteri Negara Malaysia Anwar Ibrahim menunjuk Thaksin sebagai penasihat informal pada kepemimpinan Malaya pada ASEAN pada 2025. Penunjukan ini bertujuan untuk memanfaatkan pengalaman Thaksin pada kepemimpinan negara, dengan harapan kontribusinya akan meningkatkan kekuatan visi ASEAN yang dimaksud lebih besar baik.
Anwar menyampaikan keyakinannya bahwa masukan dari Thaksin akan memberikan dampak positif bagi Tanah Melayu selama masa kepemimpinannya di dalam ASEAN. Meskipun telah terjadi lama tinggal di dalam luar negeri, pengaruh Thaksin dalam dunia kebijakan pemerintah Thailand tetap memperlihatkan terasa.
Ia dihormati oleh pendukungnya, yang tersebut menilai kebijakan populisnya mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat, teristimewa di dalam tempat pedesaan. Namun, kritikus menilai Thaksin sebagai sosok yang tersebut otoriter dan juga terlibat di berbagai tuduhan korupsi.
Thaksin Shinawatra, dengan segala kontroversi yang tersebut mengelilinginya, tetap memperlihatkan menjadi salah satu tokoh urusan politik paling berpengaruh pada Thailand dan juga menjadi salah satu figur yang digunakan tak dapat diabaikan pada pembicaraan mengenai kebijakan pemerintah serta perekonomian di tempat Asia Tenggara.
