JAKARTA – Peraturan pemerintahan Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Bidang Kesehatan ( UU Bidang Kesehatan ) terus mendapat penolakan. Salah satu pasal yang mana diperbincangkan adalah mengenai pelarangan transaksi jual beli hasil tembakau di radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak.
Usulan pasal yang dimaksud ditolak berbagai kelompok masyarakat, teristimewa pemilik toko kelontong juga warung kecil. Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro mempertanyakan bagaimana pengawasan dari penyelenggaraan aturan tersebut.
Sebab, beliau menilai penentuan jarak serta radius yang mana disertakan tak miliki alasan yang jelas. “Kita tegas menolak. Karena itu pasti menyebabkan pendapatan pedagang kita menurun,” kata Suhendro pada keterangannya, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Dia berpendapat, dengan kondisi perekonomian mengecil ketika ini, maka peraturan yang disebutkan harus di-review ulang oleh pemerintah baru. “Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi peniaga lingkungan ekonomi ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan kok memberatkan,’ tuturnya.
Diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesejahteraan kemudian PP Kesejahteraan menyebabkan pro kemudian kontra. Meski sejak awal mendapat sejumlah mengkritik lantaran prosesnya tidak ada melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan yang disebutkan masih dijalankan pemerintah.
“Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru lalu bertentangan dengan visi presiden serta perwakilan presiden terpilih,” ujar Suhendro.
Hal senada dikatakan oleh pemilik toko kelontong dalam Cianjur Enjang. Enjang berpendapat, aturan yang disebutkan mampu menimbulkan ekonominya makin susah. Selama berjualan, beliau mengaku tiada pernah memasarkan barang yang dimaksud tidaklah layak untuk dikonsumsi anak-anak.
Dia menuturkan, keberadaan tokonya bukanlah baru satu atau dua tahun, melainkan sudah ada puluhan tahun. Dia melanjutkan, bisnis yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tersebut tertuang yang disebutkan justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.
